Warga Miskin Minta Perhatian Pemerintah Kota Balikpapan

Bu Wati TKSK:Hanya sebatas tenaga sosial kemanusiaan tidak punya kebijakan 

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Sosialisasi BPNT 2019,maksud dan tujuan sosialisasi ini ingin mengevaluasi  evaluasi yang sudah dilaksanakan Tahun 2018,sudah sampai dimana  pembantuan BPNT(Bantuan Pangan Non Tunai) yang mana para gakin yang mana penerima PKH dan yang bukan PKH yang berhak menerima sembako kalau dinilai uang sebesar  Rp 110.000 perbulan ‘’Kata Pengurus TKSK Balikpapan Utara  Bu Wati yang biasa dipanggil bu selamat,kepada kabarbalikpapan Selasa(29/1/19)

 

Foto:Wati Selamat TKSK Bpp Utara

Ia kembali menjelaskan mungkin di bulan Januari ini keuangan agak terlambat.menurutnya biasanya kalua terlambat pemerintah melakukan rafel atau pembayaran sekaligus tiga bulan,seperti tahun 2018 yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah,”katanya

Wati mengharapkan karena ini pelayanan keluarga miskin kami berharap ditingkatkan mutu pelayanannya dari pada sembako itu diberikan kepada mereka harus yang berkualitas jangan asal beri saja tapi tidak bisa dinikmati oleh si penerima yaitu BPNT jadi harus benar-benar yang diterima para keluarga miskin sembako yang berkualitas  paling tidak standarnya senilai Rp 110.000 kalau diuangkan ,”harap bu Wati selamat

Menurutnya kami dari TKSK Balikpapan utara tentunya masih banyak yang harus kami selesaikan, karena masih banyak warga dibawa garis kemiskinan atau taraf gakin,Cuma belum tersentuh dengan data gakin,apa lagi kalau  mereka sakit belum memiliki kartu BPJS,”Sedangkan pada tahun 2018 ada pasen yang sakit atau patal secara tiba-tiba masuk ruang emergency ,asalkan ada surat pengantar dari pihak pemerintah bahwa pasien tersebut memang benar-benar tidak mampu pihak BPJS langsung mengaktifkan agar bisa digunakan untuk berobat keluarga miskin tersebut ,”tegasnya

Sementara untuk tahun 2019 ini belum ada peraturan yang seperti  tahun lalu apa bila ada warga miskin yang memiliki kesulitan tidak punya biaya dan belum memiliki kartu BPJS ini salah satu kendala kami dari TKSK ,kalua hanya mengharapkan Dana kemanusiaan tidak mungkin secepat yang kita harapkan itu perlu proses cukup lama bisa makan waktu tiga bulan,’ tegasnya lagi

Kami sebagai TKSK memiliki beban berat,kami tidak punya hak kebijakan,kami hanya melakukan tugas sebagi  relawan sosial kemanusiaan  yang memilki rasa tanggung jawab sesama  warga miskin  yang membutuhkan kami sebagai penyambung lidah kepemerintah,”ucapnya

Kami sebagai pekerja sosial mengharapkan kepada pemerintah agar peraturan yang sudah diprogramkan tahun lalu bisa digunakan lagi untuk  tahun 2019,kami hanya mohon kebijakan -kebijakan pihak pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi hal seperti ini,’harapnya

Pemerintah jangan hanya tutup mata saja, orang kaya yang diperkaya,sementara si miskin masih banyak yang perlu bantuan tidak diperhatikan,”tandasnya(beny)    

 

Share: