Janji Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae Janji Tampa Realisasi

TANA TORAJA,kabarbpp.net-Kondisi infrastruktur jalan yang semakin memprihatinkan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar kembali melakukan Audiensi dengan Pemda Tana Toraja. Selasa, (9/7/2019).

Foto :Mahasiswa Simbung-Mappak (IPPEMSI)Makassar Audiensi dengan Pemda Tana Toraja

Dengan melihat kondisi jalan di kecamatan Mappak, khususnya di Lembang Butang dan Lembang Miallo, sangat parah yang selama ini menjadi korban janji-janji politik tanpa ada titik terang untuk perbaikan sehingga pengurus IPPEMSI Makassar kembali memperjelas APBD tahun 2019.

Dijelaskan Rei Naldo Ketua Umum IPPEMSI Makassar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum,  Yanti Mapaliey, dalam pertemuan dengan pengurus IPPEMSI di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), menyatakan tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Mappak tepatnya jalan yang menghubungkan dua desa yaitu lembang Butang dan lembang Miallo.

APBD ini dalam tahap pelelangan yang kemungkinan selesai akhir minggu ini dan pekerjaan awal akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019. "Lanjutnya.

Selain itu Ketua 1 IPPEMSI Makassar, Nelson Sanda Karaeng mengaskan bahwa Anggaran yang telah ditetapkan dapat diperhatikan dengan serius sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa waktu begitu mepet yang mengakibatkan anggaran tidak direalisasikan sehingga masyarakat menjadi korban kesekian kalinya.

Karena jelas data yang diberikan oleh Kepala Dinas (PU) bahwa bulan pemilihan awal April 2019 selesai akhir April 2019 dan mulai pekerjaan Mei 2019 yang berakhir Desember 2019 serta pemanfaatan bulan Januari 2020. Namun nyatanya sekarang suda bulan Juli dan masih dalam tahap pelelangan jelas ini suda lewat batas waktu pelelangan yang telah ditentukan. Tandasnya Pria yang kerap disapa Nelson

Selain itu kami merasa kecewa karena tujuan dari Makassar ke Tana Toraja berharap bertemu dengan Bupati tetapi tak kunjung ditemui dari hari selasa hingga rabu (9-10/7/2019). Suda dua hari bolak balik ke rumah jabatan karena dijanjikan untuk bertemu tetapi kami masih tidak ditemui. Kata Rei Naldo Ketua Umum IPPEMSI Makassar

Mengingat Tagline Bapak Bupati, Nicodemus Biringkanae, jangan biarkan rakyatku sakit, jangan biarkan rakyatku bodoh dan jangan biarkan rakyatku lapar sungguh luar biasa namun kami menilai bahwa semua itu hanya janji-janji politik yang mengharapkan pengakuan tanpa realisasi. Karena pemerintak kabupaten saat ini tidak betul-betul mengetahui keadaan rakyat karena anti rakyat menurut kami. Sesal Rei Naldo (yb)

Penulis :Yohanis Battung
Editor :Beny

Share:

Read More

Kekecewaan Penumpang di Kertajati

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Para penumpang pesawat dari Surabaya ke Balikpapan kecewa, karena mereka harus transit di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat yang baru saja dibuka. Tiket pesawat pun jadi lebih mahal dengan rute Surabaya, Kertajati, Balikpapan. Ini pelanggaran serius, karena para penumpang sendiri enggan transit di Kertajati.

Foto: Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan temuannya ini dalam rilis yang dikirim kepada Kabar Balikpapan(5/7) baru-baru ini. Ia sendiri sudah meninjau langsung saat hari pertama pembukaan Bandara Kertajati tersebut pada Senin (1/7) lalu.

“Ini namanya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), penumpang dipaksa untuk membayar tiket mahal hanya untuk ke Bandara Kertajati, baru ke Balikpapan,” sesal Bambang yang juga politisi dari Surabaya ini.

Pelanggaran HAM ini ia identifikasi karena para penumpang dipaksa mengikuti rute penerbangan yang membuat harga tiket mahal dan waktu tempuh juga jadi lebih panjang. Apalagi, katanya tak ada insentif bagi para penumpang yang kecewa dan enggan mendarat di Kertajati.

Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut juga mengungkap keluhan dari perusahaan penerbangan yang harus membeli avtur lebih mahal. Avtur ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) belum diberi potongan harga. Padahal, avtur didatangkan dari Pertamina Balongan, Indramayu, yang jaraknya justru sangat dekat ke Majalengka.

“Harusnya lebih murah. Tapi lebih mahal 15 persen dengan selisih Rp1.478 dari total harga. Ini nggak bener,” imbuhnya lebih lanjut.(are)

Share:

Read More

Ditengah Kebingungan Masyarakat Terhadap PPDB Anggota DPRD Balikpapan Sibuk Perjalanan Dinas, DPK Pun Diam Tak Bergeming

Penulis :LSM Stabil Hery Sunaryo SH

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Penerapan system Zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun 2019 ini, sesungguhnya dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas maupun kuantitas penyelenggaraan pendidikan dikota Balikpapan,  terlihat sangat jelas oleh masyarakat dengan adanya system zonasi ini bahwa pemerintah hari ini secara tersirat mengakui belum mampu menyajikan pendidikan yg berkualitas secara merata, adil, dan proporsional, pd hal pendidikan berkualitas merupakan mandat dari UUD 1945.

Foto :Lsm Stabil Hery Sunaryo SH

Kalau kita lihat rerjemah Zonasi dari system pendidikan adalah pemerataan baik secara kualitas mau pun kuantitas terhadap masyarakat sebagaimana yg diamanatkn UUD1945. mestinya kinerja guru, kemudian fasiltas sekolah dan guru yg berkualitas di semua sekolah dikota Balikpapan bukanlah hal yang baru untuk  didiskusikan, krn kita sdh lebih 70 thn merdeka.

Kenyataannya hari ini ada sekolah yg kualitasnya rendah ada juga kualitasnya yg ga jelas, kemudian hari ini ada guru cerdas ada guru yg tidak cerdas, dan lain-lain yg klw hari ini pemerintah dikritik terkait hal tersebut seolah ga terima, dan seolah penyelenggaraan pendidikan dikota Balikpapan sudah hebat dan proporsional.

Dengan lahirnya kebijakan sistem zonasi, seolah menjadi solusi pd hal untuk menutupi sistem informasi kebenaran dalam penerapan pengelolaan pendidikan yg tidak merata dan tidak Adil, system zonasi ini sangat baik karena sesungguhnya system zonasi ini telah menunjukan kepada kita semua masyarakat kota Balikpapan bahwa masih banyaknya masalah dalam penyelenggaraan pendidikan dikota Balikpapan.

Semisal jumlah sekolah yg tidak imbang di setiap zonasi, Jadi ada yg sekolah terisi penuh, ada yg sekolah kosong  mau diisi tetapi tidak bisa diisi krn diluar zonasi sehingga dapat menjadi ladang untuk korupsi.

Dengan sistem zonasi ini maka terlihat jelas belum terimplementasinya pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan dikota Balikpapan, karena masih ada wilayah-wilayah yang jumlah sekolahnya sedikit tidak bisa diterapkan sistem zonasi. Semisal di wilayah Karang Rejo, Balikpapan Tengah, itu sekolah SMP cuma 1 dan SMA/SMK tidak ada, Jadi anak-anak yg kurang mampu memilih masuk swasta yg dekat rumah mereka, sementara anak-anak yg kaya dan mampu menikmati sekolah negeri yg beban biayanya ditanggung pemerintah, tentu ini semakin menunjukan bahwa penyelenggaraan pendidikan dikota Balikpapan masih jauh dari rasa keadilan sebagaimana yg dicita-citakan oleh masyarakat kota Balikpapan.

Untuk melihat peluang apakah bs tercipta penyelenggaraan  pendidikan yg berkualitas, adil dan proporsional dikota Balikpapan, tentu jawabnya sangat bisa, klw kita lihat dari sisi anggaran mandat UUD 1945 dan mandat UU sisdiknas mewajibkan 20% dr total APBN dan APBD, tp sayangnya anggaran yg sangat besar itu masih dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yg baik dikota Balikpapan.

Ditambah banyaknya problem lain semisal belum terbangunnya sifat koordinasi yg baik antara pemerintah kota Balikpapan dan pemerintah provinsi terkait pengelolaan pendidikan SMA/SMK sederajat.

Masih adanya siswa-siswi titipan oleh oknum pejabat baik dari lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Masih adanya sogok menyogok dalam penerimaan siswa siswi baru, yang sampai saat ini masih menjadi buah bibir dimasyarakat.

Kemudian  tidak berbanding lurusnya tingkat kelulusan siswa siswi dengan daya tampung sekolah. baik dari SD Ke SMP, maupun ke SMA / SMK. sehingga masih tercipta gelaran sekolah unggulan dengan sekolah pinggiran, kalau sekolah unggulan segala fasilitas terpenuhi baik komputerisasi, guru yg rajin dan cerdas dan lain-lain. kalau sekolah pinggiran hanya menikmati sebatas fasilitis yang ada karena rata-rata yg sekolah dipinggiran adalah anak-anak yg kehidupanya kurang mampu.

Ini baru bicara tentang satu sisi terkait pengelolaan pendidikan dikota Balikpapan,  belum lagi kalau kita mau bicara tentang bagaimana anak peserta didik yg ada dikota Balikpapan mampu bersaing pd level mencari pekerjaan usai menempuh pendidikan, tentu akan tambah ribet lagi pemerintah mengaturnya, tenaga kerja kota Balikpapan hari ini kalah dng tenaga kerja dari pulau jawa, atau pulau diluar Balikpapan, bahkan mereka sangat percaya diri masuk kebalikpapan karena langsung dipekerjakan pada proses perluasan kilang PT pertamina karena skill mereka dianggap lebih berkualitas, dibanding  masyarakat kota Balikpapan. sehingga beberapa waktu lalu sempat terjadi demo untuk menyuarakan tentang tenaga kerja masyarakat kota Balikpapan.

Tentu hal ini berkaitan erat dengan system penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dikota Balikpapan.

Problem lain kalau kita lihat hari ini anggota DPRD kita sibuk keluar kota study banding ditengah persoalan penerimaan siswa baru dimana masyarakat Kota Balikpapan menginginkan solusi kongkrit namun sampai dengan hari ini anggota DPRD kota Balikpapan berdiam diri solah tak mengerti apa yg harus mereka kerjakan dalam mencarikan solusi agar pengelolaan pendidikan dikota Balikpapan dapat berjalan secara baik, Adil dan proporsional sebagaimana yg dicita-citakan masyarakat kota Balikpapan.

Dewan pendidikan Kota juga harusnya angkat bicara terkait dengan banyaknya persoalan penyelenggaraan pendidikan dikota Balikpapan, jangan ikut-ikutan berdiam diri tanpa melakukan upaya perbaikan, kalau memang tidak mengerti mundur saja dari jabatan DPK jangan sampai keberadaan DPK hanya menjadi alat legitimasi atau alat pembenaran terhadap setiap kebijakan yg diambil oleh pemerintah kota Balikpapan.

Oleh karena itu Kami akan melakukan pemantauan terhadap penerimaan siswa siswi baru ini baik dari jenjang sekolah SD, SMP, maupun SMA/SMK. apabila kami menemukan adanya sogok menyogok, atau adanya siswa siswi titipan maka kami akan proses berdasarkan aturan hukum yg berlaku. kami akan lakukan uji akses terkait data siswa siswi baru pd tiap sekolah berdasarkan UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi.

dengan harapan semua data nilai maupun data zonasi dapat diterapkan secara baik dan benar, terlebih jangan sampai ada anak orang miskin yg kurang mampu sampai tidak bersekolah dikarenakan system kebijakan yg berubah-ubah ini.(kb)

Penulis :Hery Sunaryo SH
Editor :Beny

Share:

Read More

Polda Kaltim Perkuat Sinergi dengan Forum Media Sosial Kaltim

BALIKPAPAN,kabarbpp.net – Di era keterbukaan informasi saat ini, media sosial merupakan salah satu media paling efektif dalam menyebarkan informasi. Dengan keunggulan itu, media sosial juga bisa menjadi ancaman.

Foto:Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana bersma Jajaran Humas polda kalatm dan awak media sosial

Pasalnya, cepatnya arus informasi yang bertebaran di media sosial tidak semuanya mengacu pada fakta. Nyatanya sejak Pilgub DKI Jakarta dua tahun silam, media sosial merupakan platform yang paling efektif menyebarkan berita hoax, hate speech dan isu SARA di tengah masyarakat.
Menyadari keunggulan dan ketidaksempurnaan media sosial tersebut, Polda Kaltim mengambil sikap mengumpulkan seluruh admin akun media sosial berbasis informasi kota di wilayah Kaltim hingga terbentuklah Forum Media Sosial Kaltim.

Meski belum sepenuhnya resmi berdiri sebagai forum, para admin tersebut kerap diajak Polda Kaltim bersinergi guna memerangi berita hoax, hate speech dan isu SARA di dunia maya.
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Ade Yaya Suryana mengatakan, pihaknya sampai saat ini akan terus mendukung forum tersebut menciptakan iklim bermedia sosial yang positif.

“Kita imbau para admin untuk memilah informasi yang akan mereka posting apakah akan merugikan pihak lain atau tidak, informasinya sudah sesuai fakta atau tidak dan sejenisnya,” sebutnya.
Untuk lebih memperkuat sinergitas Polda Kaltim dan Forum Media Sosial Kaltim, jajaran Bid Humas Polda Kaltim menggelar silaturahmi dengan para admin media sosial tersebut, pada Rabu (26/6/2019) siang di kawasan Pasar Segar Balikpapan.

Dalam acara tersebut, Kombes Pol. Ade juga mengajak para admin untuk sharing terkait pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak dalam bermedia sosial.
Mengenai Hari Bhayangkara ke-73 mendatang, Kombes Pol. Ade juga mengajak para admin untuk ambil bagian dalam Lomba Foto dan Vlog yang digelar oleh Mabes Polri yang dimulai sejak 15 Juni sampai 3 Juli 2019.

“Mereka kan juga jago membuat konten baik foto atau vlog terkait kamtibmas dan anti hoax. Kalaupun belum menang, lomba ini bisa menjadi pelecut semangat para admin untuk berkreasi lebih baik lagi ke depannya,” ucapnya.

Acara silaturahmi Bid Humas Polda Kaltim dengan Forum Media Sosial Kaltim itu dihadiri 12 orang admin media sosial berbasis di Balikpapan dengan akun yang berbeda. Ke depan, Kombes Pol. Ade berharap, admin media sosial yang berbasis di luar Balikpapan juga bisa ikut dalam acara sejenis.

“Bid Humas Polda Kaltim memang menginginkan agar pegiat media sosial di seluruh Kaltim bisa kita ajak sinergi, agar Kaltim semakin bersih dari sebaran berita hoax, hate speech, isu SARA dan konten-konten yang berpotensi mengganggu kamtibmas,” katanya.

“Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh admin media sosial di Kaltim yang kerap membantu menyebarkan info positif dari Polri atau dari pemerintah untuk masyarakat luas,” tutupnya.(*kb)
Sumber :HUMAS POLDA KALTIM

Share:

Read More

Anggota DPRD Balikpapan Sibuk Bermain Proyeck,Lupa Menjalankan Tugasnya

BALIKPAPAN,kabapbpp.net-Melihat dari sisi lingkungan bahwa problem banjir di kota Balikpapan, sampai dengan saat ini belum bisa ditanggulangi oleh pemerintah kota Ballikpapan, dalam kurun waktu yang cukup panjang area titik banjir masih terus bertambah apa lagi saat turun hujan yg disertai air laut pasang.

Foto :Hery Sunaryo SH

Padahal jika pemerintah kota Balikpapan serius dan punya keinginan untuk menyelesaikan problem banjir dikota Balikpapan menurut kami harusnya problem banjir ini sudah harus selesai. karena problem banjir sesungguhnya bukan persoalan cuaca tetapi terkait erat dengan problem daya dukung lingkungan itu sendiri yang ada dikota Balikpapan, klw daya dukung lingkungannya baik walaupun hujan sederas apapun tdk akan terjadi banjir.

tetapi saat ini terlihat jelas bahwa pada saat hujan kita kebanjiran nanti pada saatbtidak.hujan sepuluh hari saja atau terjadi kemarau kita kekeringan air.

Tentu ini hal yg harus menjadi agenda kerja prioritas pemerintah kota dalam meminimalisir terjadinya penurunan daya dukung lingkungan. menurut kami banyak kegiatan sederhana tetapi sangat penting dalam meminimalisir terjadinya banjir dikota Balikpapan, semisal dengan melakukan
Pemeliharaan secara serius terhadap hutan kota sebagai area resapan air,  dengan berkomitmen tidak akan mengeluarkan IMTN atau ijin lainnya pada kawasan hutan kota,

Melakukan pemeliharaan drainase yg rawan terjadinya banjir dengan pengangkatan sedimen pada drainase yg sudah  ada,

Menjaga hutan pada hulu kota Balikpapan dengan membangun sistem pengelolaan hutan yang baik karena HLSW saat ini dilihat secara landanscap adalah satu2nya penyanggah kota Balikpapan.

Melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya

Melakukan reboisasi penanaman pohon, dan masih banyak kegiatan sederhana yg dapat dilakukan oleh pemerintah kota namaun berdampak penting terhadap daya dukung lingkungan dalam hal meminimalisir terjadinya banjir dikota Balikpapan.

Berbagai kegiatan ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah kota secara kontinyu dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Kalau dilihat dari sisi anggaran pengendalian banjir yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Balikpapan tidak sedikit dalam satu tahun, mencapai ratusan milyar, tetapi anggaran yg dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan hasil yang diinginkan masyarakat, dan tentu hal ini harus dilakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pengendalian banjir tersebut.

Pengawasan fungsional yg dimiliki oleh anggota DPRD kota Balikpapan juga harusnya dapat dipergunakan untuk memberikan masukan  terhadap eksekutif untuk serius dalam menanggulangi banjir dikota Balikpapan, klw kita lihat hari ini anggota DPRD kota Balikpapan hanya sibuk dengan mengurus proyek masing-masing, ada yang dijual dengan menerima prosentase, ada juga yang dikerjakan dengan menggunaka perusahaan yang dikelola sanak family, sehingga lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Rakyat.

Untuk itu anggota DPRD yg baru nanti akan dilantik harus benar-benar mampu memahami persoalan pembangunan kota Balikpapan.

Kemudian dalam proses pilkada kota Balikpapan yang juga tahapannya sdh akan dimulai diakhir tahun ini, sy mengajak masyarakat untuk memilih calon pemimpin yg faham dalam memahami persoalan pembangunan kota Balikpapan terutama dalam meminimalisir terjadinya banjir yg sampai saat ini masih menghantui masyarakat kota Balikpapan.

Penulis :Hery Sunaryo SH  (LSM STABIL)
Editor ; Beny

Share:

Read More

45 Anggota DPRD Balikpapan Terpilih Pileg 2019

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menuntaskan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota, dalam rapat pleno yang berlangsung, di Hotel Le Grandeur, Balikpapan, Senin (6/5/2019) dini hari.

Berdasarkan hasil rekapan perolehan suara pemilu legislatif, akhirnya diketahui siapa saja anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2019-2024 yang bakal melenggang ke gedung putih depan Kantor Wali Kota di Jl Jenderal Sudirman(lihat data).


Sesuai hasil rekapan perolehan suara dua partai besar memperoleh kursi signifikan pada enam daerah pemilihan (dapil) di Balikpapan masing-masing Partai Golkar memperoleh 11 kursi dan PDI Perjuangan memperoleh 8 kursi.


Sedangkan PKS 6 kursi, Gerindra 6 kursi, Demokrat 4 kursi, PPP 3 kursi, NasDem 3 kursi, Hanura 2 kursi, Perindo 1 kursi, serta PKB 1 kursi.


“Hasil ini sesuai dengan rekapan tingkat kota yang telah kita gelar. Sebelumnya telah dilaksanakan rekapan di tingkat kecamatan. Nantinya dari sini akan dilanjutkan ke tingkat provinsi,” kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha.


Rapat pleno penghitungan suara sempat beberapa kali terjadi aksi protes dari sejumlah saksi partai politik (parpol) yang tidak merasa puas dengan data-data perhitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK). Namun aksi protes oleh para saksi parpol tersebut merupakan hal yang wajar guna mengawal proses penghitungan suara supaya tidak terjadi kecurangan.(beny)

45 Calon Anggota DPRD Balikpapan Periode 2019-2024 Hasil Rapat Pleno Tingkat Kota

DAPIL I BALIKPAPAN KOTA
*Doris Eko Rian Desyanto (Golkar)
*Fadillah (Golkar)
*Sri Hana (Demokrat)
*H Haris (PDIP)
*Hasanuddin (PKS)
*Siswanto Budi Utomo (Gerindra)

DAPIL II BALIKPAPAN TENGAH
*Riri Saswita Diano (PDIP)
*Andi Arif Agung (Golkar)
*Wiranata Oey (PDIP)
*Nelly Turuallo (Golkar)
*Ardiansyah (PPP)
*Aminuddin (Gerindra)
*Sandy Ardian (PKS)
*Ali Munsjir Halim (Demokrat)

DAPIL III BALIKPAPAN BARAT
*Hj Fitriati (Golkar)
*Kamaruddin “Aco” Ibrahim (NasDem)
*M Alwi (Golkar)
*Rahmatia (Gerindra)
*Budiono (PDIP)
*Taufik Qulrahman (PKB)

DAPIL IV BALIKPAPAN UTARA
*Abdulloh (Golkar)
*Muhammad Taqwa (Gerindra)
*Asrori (Demokrat)
*Syukri Wahid (PKS)
*Syarifuddin Odang (Hanura)
*Hj Kasmah (Golkar)
*Puriyadi (NasDem)
*H Amin Hidayat (PKS)
*Fadlianoor (PDIP)
*Muhammad Najib (PDIP)
*Iwan Wahyudi (PPP)

DAPIL V BALIKPAPAN TIMUR
*Nurhadi Saputra (PPP)
*Sabaruddin Panrecalle (Gerindra)
*Suryani (Golkar)
*Subari (PKS)
*Yohanis Patiung (PDIP)

DAPIL VI BALIKPAPAN SELATAN
*Thohari Aziz (PDIP)
*Johny Ng (Golkar)
*Mieke Henny (Demokrat)
*Simon Sulean (Hanura)
*H Danang Eko Susanto (Gerindra)
*H Laisa (PKS)
*Hj Suwarni (Golkar)
*Capt Hatta Umar (Perindo)
*Parlindungan Sihotang (NasDem)

JUMLAH PEROLEHAN KURSI LEGISLATIF
Golkar 11
PDIP 8
PKS 6
Gerindra 6
Demokrat 4
PPP 3
NasDem 3
Hanura 2
Perindo 1
PKB 1
Sumber : Hasil Rapat Pleno Tingkat Kota di Hotel Le Grandeur

Share:

Read More

Pelanggaran Pemilu di Kota Balikpapan Tahun 2019

Catatan :Hery Sunaryo.SH

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Pelaksanaan pemilihan umum 2019 dikota Balikpapan, hampir keseluruhan yang menjadi pantauan Forum Masyarakat Untuk Transparansi (FORMAT) di enam kecamatan di tiga puluh empat kelurahan dikota Balikpapan melihat penerapan UU pemilu yang baru No 7 tahun 2017 telah menimbulkan banyak ekses dalam proses pelaksanaan pemilu 2019, hal ini dikarenakan penerapan UU pemilu tersebut tidak dibarengi dengan proses sosialisasi yang memadai oleh KPU dikota Balikpapan.

Foto: Hery Sunaryo.SH

Semisal kurangnya informasi kepada masyarakat terhadap proses penyelenggaran ditingkat KPPS, yang pada akhirnya membuat kebingungan dimasyarakat, bahkan kebingungan tersebut bukan hanya dirasakan masyarakat tetapi juga dirasakan oleh penyelenggara pemilu ditingkat KPPS, PPS, mau pun PPK, di dapil Balikpapan selatan misalkan masih banyak masyarakat yang kebingunan dengan proses persyaratan sebagai pemilih yang pada akhirnya terjadi proses pemilu ulang dibeberapa TPS didapil tersebut.

Kurangnya sosialisasi juga mengakibatkan buruknya manajemen penyelenggaraan pemilu dikota Balikpapan, pelanggaran-pelanggaran pemilu banyak terjadi, antara lain yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu semisal, terkait dengan penyelenggara pemilu ditingkat PPS wajib mengumumkan salinan sertifikasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut ditempat umum. Hal ini adalah mandate atau kewajiban yang tertuang didalam Pasal 391 Undang undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Akibat dari mandate UU tersebut tidak dijalankan banyak partai politik atau calon legislative peserta pemilu yang kebingungan mencari data yang valid baik pada sumber data yang terpercaya terlebih proses metode pengambilan data tersebut, sehingga terjadi keresahan dimasyarakat terkait beredarnya berita di media sosial WA, yang dibuat oleh oknum tertentu yang sumbernya bukan dari penyelenggara yaitu nama-nama Calon Legislatif yang akan duduk dikursi DPRD kota, dengan proses pemberitaan tersebut dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat terutama pada konsetuen peserta pemilu, hal ini terjadi dikarenakan KPU selaku penyelenggara terlihat sangat tidak maximal dalam menjalankan tugasnya dalam mensosialisasikan atuaran main kepemiluan dan terlihat jelas KPU tidak melakukan bimtek secara baik dan benar terhadap penyelenggara pemilu sampai dengan tataran penyelenggara tingkat KPPS, padahal anggaran terkait kegiatan sosialisasi dan bimtek yang dikelola oleh KPU Kota Balikpapan cukup besar bahkan honor-honor narasumber eksternal dari kalangan akademisi maupun praktisi bisa diambilkan dari anggaran tersebut jika komisioner KPU tidak mampu memahami aturan kepemiluan.

Semisal hal yang sangat fatal yang tidak dijalankan oleh penyelenggara pemilu di PPS, yang harus diumumkan diwilayah kerjanya disebutkan didalam UU No 7 /2019 bahwa "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum." Dan hal ini ada sangsi apabila tidak dijalankan dan sangsi tersebut disebutkan dipasal 508 UU No 7/2017. “Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Harusnya jajaran pengawas pemilu Bawaslu kota Balikpapan, Panwascam, PPL untuk melakukan pengawasan melekat, memastikan kepada PPS untuk mengumumkan salinan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS. "Jika PPS tidak melakukannya maka dapat kenai ketentuan pasal 508, sepanjang ada temuan pengawas pemilu atau laporan masyarakat,"

Mengingat hal ini juga sangat merugikan peserta pemilu para calon legislative dan juga partai politik Transparansi dalam hasil perhitungan suara itu bermula dari bawah maka informasi dari tingkat TPS, PPS itu sangat berharga buat partai politik maupun buat para calon legislative.

Sehingga pada saat pleno PPK maupun Pleno tingkat Kota para saksi bisa mengajukan keberatan atau klarifikasi jika ada selisih data antara data yang diinput KPU dengan data yang dimiliki partai politik atau saksi.

Sebagai Contoh hasil pemantauan yang kami lakukan di Dapil Balikpapan Kota ada beberapa persoalan yang terjadi terkait dengan proses input data tidak satu pun PPS yang melakukan pengumuman data hasil perolehan diwilayah TPS tersebut, malah KPU yang mengambil alih lampiran Formulir C! untuk dapat dilihat dikantor KPU data keseluruhan perolehan suara tingkat TPS inikan tentu membuat bingung masyarakat dan juga partai politik serta peserta pemilu bahwa perolehan hasil perhitungan suara tersebut tiap TPS diumumkan ditingkat PPS bukan ditingkat KPU Kota, yang pada akhirnya pada saat pleno PPK saksi partai tidak memegang data yang valid padahal kita tahu bersama diwilayah ini ada kejadian tertukarnya surat suara DPRD dikelurahan lain, kemudian adanya KPPS yang kebingungan dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara, ada KPPS yang kelelahan didalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara, sehingga sangat memungkinkan jika terjadi berbagai kesalahan rekap pada tingkat TPS, itu sebabnya UU tersebut memandatkan untuk mengumumkan hasil rekapitulasi suara tingkat TPS diumumkan di masing-masing PPS bukan di kantor KPU, sehingga ketika ada selisih data dapat dilakaukan klarifikasi atau perbaikan baik pada pleno PPK maupun Pleno tingkat Kota.

Pelanggaran pemilu selain yang dilakukan oleh penyelenggara juga dilakukan oleh partai politik semisal, dengan melakukan kampanye ditempat-tempat yang telah dilarang semisal ditempat Ibadah, kemudian sarana pendidikan oleh peserta pemilu, kemudian adanya pencurian start kampanye arak-arakan pemasangan baleho, penggunaan fasilitas negara dengan dibungkus kegiatan reses, kemudian adanya kegiatan mony politic oleh calon legislative.

Pelanggaran pemilu selain yang dilakukan KPU dan juga partai politik, Bawaslu kota Balikpapan juga terbilang lalai dalam melakukan pengawasan, kalau kita lihat saat ini bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu 2019 ini sangat diperkuat, mengingat jajaran bawaslu saat ini sampai ketingkat TPS, dengan menggunakan dana negara yang juga cukup besar, tapi kemudian anehnya tidak satu pun pelanggaran pemilu baik yang dilakukan KPU dan jajarannya semisal tidak mengumumkan hasil rekapitulasi ditingkat PPS, maupun yang dilakukan partai poltik semisal dengan melakukan politik transaksional (Mony Politik) jual beli suara dimasyarakat yang begitu Nampak terang-terangan, tidak satu pun diproses oleh Bawaslu kota Balikpapan, tentu ini menimbulkan tanda Tanya dimasyarakat padahal banyak peserta pemilu yang pada hari pencoblosan H-1 membagi-bagikan uang dengan besaran yang berpariasi untuk satu suara DPRD Kota Balikpapan ada yang Rp. 200.000, ada juga yang satu suara Rp.250.000 ada juga yang satu suara Rp.300.000 bahkan ada yang satu suara Rp. 350.000. dengan kedok pembayaran saksi, tentu hal ini terlihat jelas dilapangan namun anehnya Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang memiliki jajaran personel hingga tingkat yang paling bawah tidak satu pun memproses pelaku mony politik tersebut, yang pada akhirnya masyarakat bertanya-tanya apakah mony politik ini dibolehkan aturan atau tidak. Padahal jelas prilaku politik transaksional dengan jual beli suara sangat  diharamkan dalam proses kegiatan pemilu dinegara kita. Dan harusnya bawaslu tidak hanya berargumen menunggu laporan walupun delik pidana pemilu adalah delik aduan tetapi bukan berarti menunggu ada masyarakat yang mengadu kemudian Bawaslu baru menindak, tentu agresifitas Bawaslu Kota Balikpapan sangat diharapkan oleh banyak masyarakat.

Untuk itu dalam hal proses perbaikan penyelenggaraan pemilu kedepadan agar lebih baik kami akan melakukan laporan kepada Bawaslu kota Balikpapan terkait berbagai pelanggaran-pelanggaran pemilu oleh penyelenggara pemilu jajaran KPU untuk dapat diproses sebagaimana aturan hukum Undang-Undang pemilu yang berlaku(*)

Penulis :Hery Soenaryo SH Koordinator Program Perkumpulan STABIL

Ketua Forum Masyarakat untuk Transfaransi (FORMAT)

Editor :Beny kabarbalikpapan

Share:

Read More

Taufik Qul Rahman Pendatang Baru Dikursi PDRD, Mampuh Mengalakan Pesaingnya

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Hari terakhir rekapitulasi penghitungan suara untuk wilayah Balikpapan Barat, begitu menegangkan. Setelah melalui proses yang sangat panjang, teka teki siapa yang berhak duduk dikursi ke 6, akhirnya terjawab.

Foto:Taufik Caleg Partai PKB yg bakal duduk di kursi DPRD

Dengan perolehan 3335 suara, Taufik Qul Rahman, Caleg Partai PKB, nomor Urut 1, hingga hari terakhir penghitungan sudah tak terkejar lagi dari pesaingnya yang selisih 300 suara.
Berdasarkan raihan tersebut, maka kursi ke 6 untuk dapil Balikpapan Barat, dipastikan menjadi miliknya.

Memang secara mengejutkan, Taufik yang dianggap pendatang baru dalam Pileg, mampu mengalahkan pesaingnya yang sebagian merupakan petahana. Namun dilihat dari perjalanan karirnya, Taufik Qurahman, yang merupakan Ketua LSM NCW, aktivis pergerakan peggiat anti korupsi, dikenal peduli dilingkungannya.

Jauh sebelum dirinya ikut sebagai Caleg, banyak kegiatan kemasyarakatan dilakukannya. Mulai dari memperbaiki prasarana lingkungan, semenisasi jalan, parit, perbaikan infrastruktur, hingga membantu warga yang sakit untuk memperoleh jaminan kesehatan.

Mungkin inilah alasan, kemenangan mutlak di lingkungan dia tinggal, jalan Al Falah (Kilat). Warga begitu mengelukan dirinya dapat duduk dikursi DPRD kota Balikpapan.

“Alhamdulillah, pilihan kami di Barat, lolos. Akhirnya aspirasi kami di Dewan dapat terwakili nantinya. Kami warga disini memang sepakat memenangkannya,” ungkap, Agus H, warga Al Fala, dengan semangat begitu mengetahui kemenangannya.

Secara terpisah, Taufik yang ditemui media ini menuturkan, bahwa perjalanan awal sebagai Caleg, diakuinya cukup melelahkan. Selain
menguras cukup banyak tenaga, pikiran, dan tentunya persiapan mental yang harus disiapkan. Karena menurutnya semua kemungkina dapat saja terjadi.

“Dari awal saya sudah serahkan semua kepada Allah SWT. Selebihnya bagaimana masyarakat memilih saya. dan Alhamdulillah, kursi terakhir dapat kita raih,” katanya, ditemui dikediamannya, pada Kamis (2/5/19).

Sejak awal penghitungan suara diplenokan, sebagian warga sudah mempredikisikan dirinya akan lolos meraih kursi. Walaupun berbagai rintangan dan tantangan tentunya menghadang. Namun sekarang terjawab, perjuangannya kini berbuah hasil.(*kb) Munawar

Share:

Read More

Demokrasi Kita Masih Milik Orang Berduit,

Muhammad Adam : Saya termasuk Caleg yang lolos,tidak melakukan serangan petang maupun fajar

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Sahabat saya pengusaha Farmasi di Balikpapan ngomong bahwa menjelang hari H Pencoblosan Apotiknya lebih ramai dari hari-hari biasa.

Foto.Ir Muhammad Adam Sinte Anggota DPRD Provinsi

Sappo saya penjual ikan di pasar Klandasan sampaikan kalau omset penjualan ikannya naik hampir sama saat menjelang Ramadhan. Sedulur di Pandansari jualan tahu tempe ngomong kalau jualannya lebeh cepat habis beberapa hari sebelum dan sesudah Pemilu.

Pasar pasar tradisional lebih ramai. Mungkin saja Mall-mall omsetnya naik tapi saya belum punya data.

Keramaian dan kenaikan omset pedagang di Pasar pasar saya perkirakan berlanjut sampai beberapa hari setelah Pencoblosan, tergantung seberapa banyak uang yg mereka kumpulkan dari Timses atau caleg, mereka yang “paling kereaktif” dengan menerima dari dua, tiga atau lebih caleg bisa lebih banyak uangnya dan akan lebih banyak yang bisa dibelanjakan.

Fenomena lima tahunan ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Tidak harus jadi pakar Ekonomi untuk bisa menghitung jumlah uang yang beredar di Masyarakat selama masa Kampanye sampai hari H Pemilu serentak 2019. Semua bisa mengkalkulasi peredaran uang, dengan menghitung berapa banyak caleg berduit dan nominalnya dalam “serangan serangan baik serangan Fajar, Petang maupun Duha, nilai serangannya bervarisai masing-masing Caleg di tiap tiap dapil.

Di Masyarakat ada istilah “caleg Gakin” dan “caleg berduit” istilah tersebu dipakai untuk bisa membedakan nanti siapa yang akan “menyiram” dan tidak “menyiram” siapa yang akan “menyerang” dan “tidak menyerang” Masyarakat sangat paham dan bisa membedakan mana caleg gakin dan caleg bermodal, jika dia termasuk caleg bermodal maka Poskonya atau Timnya akan selalu lebih ramai.
Caleg-caleg Berduit inilah yang ikut berkontribusi menaikkan omset pedagang, inilah kontribusi awal setiap caleg sebelum dinyatakan terpilih.

Ada yang berkata “Pesta Demokrasi di Negeri kita masih milik orang berduit”
Stigma ini tentu tidak salah tapi tidak juga benar 100%.

Pemilu 2019 Ini saya sudah berkomitmen untuk mengubah pola dan strategi dalam meraup suara.
Saya termasuk Caleg yang lolos (insha Allah tapi masih menunggu pleno KPU Prov) dan tidak melakukan “serangan” baik serangan petang, serangan fajar maupun serangan duha (model serangan dengan menghadang pemilih yang menuju ke TPS)

Ada kawan yang tidak percaya jika saya tidak melakukan serangan, sebagian mengatakan pak Adam terlalu berani mengambil resiko, dengan tidak melakukan serangan saya dianggap keluar dari “pakem” seorang caleg “jadi”. Dan faktanya memang demikian.

Setiap caleg yang serius pasti mengeluarkan biaya untuk keperluan operasional dan logistik, itu normal namanya cost politik. Tapi berbeda money politic dengan cost politic. Ada kawan yg sdh keluar uang 2,5 M tapi tidak terpilih, ada kawan yang habis 3,6 M dan terpilih, jika mendengar obrolan kawan- kawan incumbent rata-rata mengeluarkan ber “Ember-embar ada yang terpilih ada juga yang tidak.Yang terpilih dan tidak terpilih masih ada kesamaanya, yang terpilih sukses untuk dilantik yang tidak terpilih minimal Timnya yang sukses.

“Demokrasi hanya milik orang berduit”, stigma ini akan memberikan dampak buruk kepada mereka yang punya minat berkarir di dunia politik praktis.

Terutama kepada Kaum muda kita harus menggairahkan kaum muda untuk terlibat dalam politik, jangan justru menjadikan kaum muda jauh dari politik karena trauma dengan cara-cara yang tidak beradab, semua harus berkomitmen untuk memainkan politik santun, bukan politik bar-bar, bukan politik adu kuat uang kedepankan etika Politik dan Politik yang beretika dan harus mulai dari diri sendiri, para pelaku politik praktis, jangan justru menjadi aktor money politic, karena selain tidak mendidik, model meraup suara dengan cara-cara primitif dan tidak beradab sejatinya kita telah menghina diri sendiri dan juga telah menghina masyakarat. Caleg mermodal selalu menilai harga satu suara dengan senilai nominal rupiah atau sembako.

Siapa yang memulai dengan cara tidak terhormat, bisa jadi setelah menjabat kontribusi pengabdiannya tidak seterhormat gelarnya sebagai “Anggota Dewan Yang Terhormat”

Setelah dilantik akan keliatan siapa yang hanya sekedar menjadi Politisi dan siapa yg akan menjadi Politisi sekaligus Negarawan.
Pada akhirnya kita terpilih oleh pilihan Masyarakat dan penilaian juga akan kembali kepada masyarakat,(*kb)

Share:

Read More

PANGDAM VI/MLW TELECONFERENCE DENGAN KEMENKOPOLHUKAM

BALIKPAPAN.kabarbpp.net-Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto bersama Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo dan Kajati Kaltim Ely Shahputra melakukan Teleconference dengan Kemenkopolhukam Jend (Purn) Wiranto bersama dengan Kementrian terkait lainnya yang berlangsung di Markas Polda Kaltim Balikpapan. Senin, 15 April 2019.

Acara Teleleconference Pangdam VI/Mlw, Kapolda Kaltim dan Kajati dengan Kemenkopolhukam Wiranto adalah berkaitan dengan pengamanan pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Kemenkopolhukam Wiranto didampingi oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama dengan sejumlah Menteri terkait, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Jaksa Agung serta Pejabat Negara terkait lainnya. Sementara Pangdam VI/Mlw, Kapolda Kaltim didampingi oleh Danlanal Balikpapan, Danlanud, Waka Polda Kaltim beserta seluruh Staf Polda Kaltim, Ketua KPU dan Bawaslu Kaltim, serta pejabat terkait lainnya.

Teleconference yang bertajuk “Damailah Pemilu, Jayalah Bangsaku”, bersama Kemenkopolhukam menekankan kepada seluruh unsur aparat yang terlibat dalam pengamanan Pemilu pada tanggal 17 April 2019 ini agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab. “Jangan ragu-ragu dalam mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang ingin mencoba mengganggu stabilitas pelaksanaan Pemilu 2019 ini.“ Tegas Wiranto.

Seusai kegiatan tersebut, Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto mengemukakan bahwa, masalah Pemilu di Kaltim ini, adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto mengharapakan kepada seluruh Personil yang diberi tanggungjawab agar benar-benar melaksanakan pengamanan Pemilu ini sampai tuntas.“ Terang Pangdam.

Penekanan Pangdam VI/Mlw tersebut didukung sepenuhnya oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo yang mengharapkan kepada para Dandim, Kapolres, Koramil, Polsek serta semua pejabat pengamanan terkait lainnya melaksanakan pengamanan di semua TPS serta ikut menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kaltim yang memiliki hak suara untuk berbondong-bondong ke TPS dalam menyalurkan hak suaranya.(Sgt)

Rilis :Pendam VI/Mulawarman.
Editor :Beny

Share:

Read More

kelurahan Muara Rapak Melakukan Pendistribusian Kotak Suara ke 95 TPS

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Pesriapan pencoblosan pada tanggal 17 April 2019,Kelurahan muara rapak mulai mendistribusikan Kotak Suara ke TPS.

Foto:Linmas muara rapak melakukan pendistribusian Kota Suara ke TPS

Lurah Muara Rapak Nunung Nurjaya S,Sos,mengatakan  untuk kelurahan muara rapak mulai pukul 11,00 menghadirkan ketua KPPS beserta linmasnya diapelkan diberikan pengarahan berkaitan tugas dan tanggung jawabnya yang juga dihadiri pihak Kepolisian untuk mengawal menjaga di TPS,"kata Nunung diruang kerjanya Selasa(16/04/2019)

Ia kembali menjelaskan sekarang sudah dilakukan penggeseran kotak suara dari kelurahan ke TPS,dan untuk kelurahan muara rapak ini ada sebanyak 95 TPS kemudian dibagi setiap TPS mendapatkan 5 Kotak suara ,"ujarnya

Harapan kita ini bisa berjalan lancar dan tentunya diperjalanan juga atas tanggung jawab linmas KPPS dan aparat kepolisian,"tandas Nunung (beny)  

Share:

Read More

Politik Transaksional Identik Bagi-Bagi Uang “Money Politics”

Ihkwan :Ingin menjadi wakil rakyat yang terhormat

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Adanya dugaan politik transaksional yang identik dengan bagi-bagi uang (money poltics) saat pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif semakin mengkhawatirkan. Bahkan aksi money politics tersebut bakal marak jelang Pemilu Rabu 17 April 2019. Menurut anggota Komisi VII DPR-RI H Ihwan Datu Adam, adanya aksi bagi-bagi uang tersebut karena ada oknum warga yang secara terang-terangan meminta kepada calon anggota legislative (caleg).

Foto:Komisi VII DPR RI H.Ihkwan Datu Adam

“Saya sedih. Karena sering harus berhadap-hadapan dengan masyarakat yang terang-terangan meminta uang agar memilih dan mencoblos para caleg,” kata Caleg DPR RI Dapil Kaltim dari Partai Demokrat ini.

Ia memperkirakan, menjelang Pemilu Rabu 17 April 2019 gerakan politik uang semakin massif. Praktik itu mudah ditemui jika Bawaslu aktif turun ke masyarakat.

“Kami sosialisasi ke masyarakat. Ada yang terang-terangan meminta uang untuk tiap suara yang bakal disalurkan. Bahkan, ada warga sering membanding-bandingkan uang yang iming-imingi para caleg,” kata Ihwan Datu kepada kabarbalikpapan.net Minggu (7/4/2019).

Untuk itu, ia meminta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap oknum caleg yang diduga membagi-bagi uang kepada masyarakat.

“Saya kira mudah sekali menemukan nama-nama itu. Silakan turun ke masyarakat dan gali informasinya. Pasti dapat,”kata Ihwan..

Anggota DPR RI bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup itu telah berkomitmen tidak akan menggunakan cara-cara yang dapat merusak mental masyarakat tersebut. Pasalnya, ia masih percaya masih banyak warga Kaltim yang rasional untu memilih calon-calonnya untuk duduk di parlemen.

“Saya tidak mau bermain politik uang, seperti serangan fajar atau bagi-bagi sembako. Saya ingin menjadi anggota DPR-RI dengan cara terhormat. Saya ingin mengetuk hati masyarakat agar memilih caleg yang benar-benar ingin berjuang untuk masyarakat di parlemen,” pungkas Ihwan Datu Adam (*/beny).

Share:

Read More

Abah Aji Sofyan Caleg DPRD Provinsi No Urut 3 Kota Balikpapan,Siap Emban Amanah Rakyat

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Jelang pemilihan umum yang semakin dekat yakni pada 17 April mendatang, salah satu Caleg DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Kalimantan Timur 2 (Kota Balikpapan) Nomor Urut 3, Aji Muhammad Sofyan mengadakan silaturahmi di salah satu warung kopi “Cing Cong” Pasar Baru Kelurahan Klandasan Ilir, Jum’at malam (5/4), bersama masyarakat.

Foto:Aji Muhammad Sfyan bersama warga Balikpapan

Abah Aji,sapaan akrab-nya berbaur bersama masyarakat sekitar, abah Aji menjelaskan acara yang diadakan malam ini merupakan silaturahmi kepada teman-teman terdekat, selain mendengarkan aspirasi mereka secara langsung, menurut abah Aji, apa yang disampaikan oleh masyarakat merupakan amanah yang nantinya akan diperjuangkan ketika terpilih menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi.

“Banyak yang harus di perjuangkan untuk Kaltim, terutama Balikpapan khususnya. Ya… saya minta dukungan dan doanya kepada masyarakat khususnya Balikpapan.

Ketika saya tepilih nantinya bisa mengemban amanah rakyat dengan baik agar tidak mengecewakan warga Balikpapan,” ujar abah Aji yang mantan Kahumas Pemkot Balikpapan.(*/eds)

Share:

Read More

Ribuan Masyarakat Menghadiri Kampanye Akbar Cawapres Sandiaga Uno di Balikpapan

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Ribuan pendukung pasangan Prabowo – Sandi, memadati gedung BSCC Dome Balikpapan, dalam rangkaian kampanye akbar, yang berlangsung pada Jumat (5/4/19) pagi tadi.

Foto:Ribuan Masyarakan mendenagrkan orasi dari Cawapres Sandiaga Unu

Cawapres H. Sandiaga Salahuddin Uno, yang akrab disapa bang Sandi, hadir bersama tim pemenangan ditengah – tengah masyarakat kota Balikpapan. Bahkan, pada jam 06.30 wita ( pagi tadi- red) sebelum masuk kampanye, telah berbaur dengan warga melakukan senam sehat.

Sesuai jadwal awal, Cawapres Sandi yang tiba di Balikpapan, pada Kamis malam, terlebih dahulu menemui pendukungnya yang sudah lama menunggu di Pasar Segar, jalan Sungai Ampal, Balikpapan, sebelum menuju ke Hotel.

Hasil pantau Media semua koalisi partai pendukung hadir dalam kampanye akbar bersama seluruh relawan dan tim pemenangan, Prabowo-Sandi.

Dalam orasinya, Sandiaga, mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur, dan Balikpapan umumnya pada 17 April, untuk memilih pasangan no.2 Prabowo-Sandi. Dia kemudian menyampaikan berbagai programnya jika terpilih nanti. Salah satunya adalah perbaikan ekonomi serta pemenuhan lapangan kerja.

 “Saya yakin dan percaya, Prabowo-Sandi, menang di Kaltim. Kami bersama Pak Prabowo, akan memperbaiki perekonomian kita, kesejahteraan dan lapangan kerja tersedia,” seru, Sandi dihadapan pendukungnya.

Sementara, ketua Umum Satgas pemenangan Prabowo-Sandi, provinsi Kaliman Timur, Sumaria Daeng Toba, menargetkan kemenangan yang besar di Kaltim, dan Balikpapan.

“Kami yakin, Kaltim menang, Prabowo- Sandi dihati. Saya selaku ketua Satgas, bersama jajaran terus bekerja, masyarakat bersama kami. Doakan saja,” kata, Sumaria, disela kampanye berlangsung. 

Seperti diketahui, Sumaria, yang aktif disejumlah organisasi ini, selalu ikhlas dalam bekerja. Tekad bulat untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi, dilakukan tanpa maksud tertentu.

“Kami bersama pengurus ikhlas dalam bekerja, kenapa kami berada dibarisan ini, karena kami ingin Indonesia lebih baik lagi,” imbuhnya.(*/kb/eds)

Share:

Read More

Pemkot Balikpapan Lambat Menangani TPS Pasar Kelandasan yang Sudah Tidak Layak

BALIKPAPAN-KabarBpp.Net-Kondisi Selain terlihat kumuh juga mengganggu bagi pejalan kaki, karena sebagian badan jalan digunakan untuk parkir, kendaran baik roda dua maupun roda 4.,"kata Rustam Jesli Wakil Ketua Komisi III, kepada  kabarbalikpapan.net disela-sela acara kampanye Akbar Cawapres Sandiaga Uno di Dome Jum’at (5/4/19 

Foto:Wakil Ketua Komisi IV Rustam Jesli

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah kotanya lambat seharusnya sudah masuk DED karena proses ganti rugi tersebut sudah selesai dipengadilan ahli warispun sudah selesai ,”tegas rustam

Menurutnya warga setempat hanya minta dibangunkan hanya dua lantai saja dan pasar tradisional untuk ikon kota Balikpapan,kita tidak butuh mall apartement,hotel lagi disitu,kita hanya butuh pasar tradisional selebihnya  cepat dibangun lebih bagus karena mereka sudah enam tahun dipenampungan sementara,”tegasnya

Pemkot segera membangun pasar tersebut, sudah terlalu lama pedagang menunggu dan segera dibangunkan tempat yang layak,"tegasnya lagi

Ada satu hal lagi yang krusial menurut Rustam ,karena TPS memakan lahan parkirnya cemara rindang,jadi dengan diberlakukan perwali pedagang cemara rindang pengurangan omset mencapai 70 persen,jadi mereka dua kali rugi,”ucapnya

Minimal pembuatan Detail Engineering Design ( DED) tahun 2019 bisa dianggarkan,dengan hal seperti ini seharusnya Pemerintah kota harus gerak cepat,Wali Kota harus gerak cepat, Rustam mengharap dengan akhir masa jabatan Wali kota selesaikan masalah tersebut,lebih cepat baik ,’tandas Rustam (beny), 

Share:

Read More

Keluarga Besar Ikawangi Ngobrol Bareng Wakil Ketua MPR RI Mahyudin

BALIKPAPAN,kabarbpp,net-Warga Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Balikpapan mengadakan silaturahmi bersama Wakil Ketua MPR RI   Dr Mahyudin ST MM di Resto Ayam Kremes Endang Joko Jalan Syarifudin Yoes Balikpapan, Selasa (2/3/2019)

foto:Dr H.Mahyudin ST.MM,ngumpul bareng dengan warga Ikawangi

Warga Ikawangi yang tinggal dan bekerja di Kota Balikpapan mendapat kesempata
duduk bersama dan berdiskusi bersama Mahyudin, wakil rakyat Kaltim di Senayan.

“Terimakasih kami warga paguyuban Ikawangi telah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan mengenal lebih dekat dengan Bapak Mahyudin,” kata Bambang, Wakil Ketua Ikawangi.

Sedangkan Mahyudin yang saat ini maju sebagai calon Anggota DPD RI menceriterakan bagaimana menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI saat ini.

“Tugas-tugas di DPR RI bukan hanya omong, akan tetapi tanggung jawabnya banyak .Sampai waktu saya keliling tugas ke seluruh Indonesia mencapai 60 persen,” kata mantan Bupati Kutai Timur itu.

Dia juga mengisahkan perjuangannya sebagai Anggota DPR RI demi kemajuan Kalimantan Timur. Salah satu contoh hasil perjuangannya adalah pemenuhan ketersediaan listrik, dimana dulu byar pet sekarang sudah nyala siang.

“Saya akan tetap memperjuangkan pembangunan Kalimantan Timur ke depan dengan maju lagi lewat DPD RI,”kata Mahyudin (kb/llk)

Share:

Read More

Sosok Mahyudin Masih Dicintai Masyarakat Kaltim

Mahyudin:Masih banyak di Kaltim harus diperjuangkan

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Kita sudah tau kalau sosok Dr H.Mahyudin ST,MM memilih maju untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim,tidak perlu diragukan lagi.

Foto:Dr H.Mahyudin ST.MM.Calon Anggota DPD RI  No Urut 30

Karena begitu besarnya rasa kecintaan warga Kaltim,  terhadap Mahyudin tersebut. Ini terlihat hasil pantauan kabarbalikpapan.net sudah banyak organisasi,tokoh masyarakat dari berbagai kalangan seperti berlomba-lomba untuk memberikan dukungan secara langsung terhadap  Mahyudin yang 10 tahun di pusat  terbukti dengan kerjanyata membangun kaltim lebih baik

Salah satu tokoh masyarakat Balikpapan Rudiansyah turut menuturkan, bahwa dia sangat mendukung langkah yang diambil oleh Mahyudin untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD) RI,Karena  menurut saya pribadi sosok Mahyudin benar-benar menjalankan aspirasi rakyat Kaltim ,”ujar rudi kepada kabarbalikpapan

Mahyudin mengaku bahwa sangat bersyukur atas dukungan yang telah diberikan warga Kaltim kepadanya. Amanat dari masyarakat itu akan dijaga sebagaimana yang diharapkannya. Bahkan lebih lanjut, bahwa sejauh ini dirinya belum pernah diterpa kasus yang tergolong besar seperti korupsi atau masalah negatif lainnya yang ada di lembaga.,”ujar Mahyudin kepada kabarbalikpapan.net Salasa (2/4/19)lalu

Sejumlah dukungan itu, menurut Mahyudin, menjadi dasar bahwa rakyat Kaltim masih memercayainya, dan menginginkan untuk Mahyudin melanjutkan perjuangannya dalam membawa nama daerah di kancah nasional. “Masih banyak hal di Kaltim yang harus diperjuangkan. Kami masih perlu dorongan pembangunan daerah. Sebab, kekayaan alam Kaltim masih belum seimbang dengan laju pembangunannya. Hal itu yang akan saya perjuangkan,”ucapnya

Kemabali Mahyudin mengakui, saat ini rakyat sudah sangat pintar dalam memilih seorang pemimpin. Menurut Mahyudin masyarakat kini lebih mau memilih seorang pemimpin dengan melihat kemampuan dan integritas sosok pilihan pimpinan tersebut. Jadi, tidak akan ada lagi sekadar melihat dari mana asal partainya. “Rakyat saat ini lebih suka memilih orang yang bebas korupsi,”katanya

“Dukungan yang besar itu, dari warga Kaltim, adalah sebuah amanah yang harus terus dijaga. Kepercayaan itu yang akan dia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan aspirasi Kaltim.

“Untuk memiliki kewenangan yang lebih besar,Mahyudin menargetkan akan menjadi ketua DPD RI tandasnya (beny)

Share:

Read More

Mahyudin:10 Tahun di Pusat Kaltim Cukup Baik,Disisi Pendapatan Berkapita

BALIKPAPAN,kabarbpp.net -Langkah pertama yang perlu diketetahui DPD itu sebenarnya tidak memiliki peran yang signifikan dalam sistem penataan negara,DPD itu hanya memberikan pertimbangan dalam hal pembuatan Undang-Undang berkaitan dengan kepentingan daerah,oleh karena itu langka pertama adalah penguatan peran dari pada DPD dulu dalam hal pengambilan pembagian kekuasaan ,"kata Dr.H.Mahyudin,ST.MM kepada kabarbalikpapan.net.diacara pertemuan di Restaurant Ocean Selasa (2/4/19)

Foto:Dr H Mahyudin ST.MM

Menurut Mahyudin mungkin kita berusaha untuk mengamandemen UUD 1945 untuk memberikan peran yang kuat kepada DPD dalam rangka pembuatan Undang-Undanga berkaitan dengan kepentingan daerah,tentu kita ingin mengejar dalam pembangunan daerah,dimana masih terdapat diparistas pembangunan antara pusat dan daerah ,"ungkap Mahyudin yang juga sebagai Calon Anggota DPD RI  No Urut 30

Mahyudin mengharapkan kedepan peran DPD lebih kuat,lebih power full untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan termasuk daerah Kalimantan Timur ,:harapnya

Ia kembali menjelaskan untuk memajukan sesuatu kita harus bersinergi dengan pemerintah,karena yang melaksanakan pembangunan adalah pemerintah,kami lebih pembuatan kebijakannya pembuatan Undang-Undang, tentu saja kita akan menyerap aspirasi masyarakat memperjuangkan apa yang menjadi prioritas kepentingan daerah kita,"ucapnay

Kalimantan timur sendiri bukan masuk kategori tertinggal selama ini kami telah berjuang 10 tahun dipusat Alhamdulillah Kaltim cukup baik disisi pendapatan berkapita kita no 2 setelah DKI Jakarta,artinya Kaltim termasuk satu daerah yang maju di wilayah Indonesia.

"Namun demikian juga masih banyak tentu yang harus kita kerjakan seperti Infrastruktur seperti daerah pedalaman ,perdesaan,dan masih ada desa yang tidak teraliri listrik,masih ada sekolah-sekolah yang tidak memadahi ini lah PR yang harus kita kerjakan dalam rangka melanjutkan pembangunan Indonesia yang bermuara pada kesejahteraan rakyat Indonesia,"tutup Mahyudin(beny) 

Share:

Read More

Yuli Shintha :Warga Sangat Antusias Mendukung Saya Caleg 2019

 BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Calon Legislatif(Caleg)  DPRD Kota Balikpapan Daerah Pilihan (Dapil) Balikpapan Selatan Yuli Shintha Noviyanti optimistis menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019.

Waktu pemungutan suara semakin besar tertuju pada pikahnya. Ini terbukti dengan antusias warga dan masyarakat yang ada di daerah Balikpapan Selatan.

Yuli yang biasa disapa masyarakat Senin malam (01/04/2019),mengadakan sosialisasi di daerah Perumahan Griya Permata Asri.

"Alhamdulillah, dan berterima kasih, dimana warga ini sangat antusias sangat mendukung saya", kata Yuli.

Dan saya sangat terharu dan kaget begitu besar relawan yang mendukung saya", lanjutnya.

Alasan Yuli untuk maju sebagai caleg DPRD kota Balikpapan selain karena dorongan oleh keinginannya untuk mengabdikan dirinya di Kota Balikpapan.

"Saya akan memperjuangkan hak-hak semua warga Kota Balikpapan" kata Yuli yang juga sebagai Ketua Srikandi Pemuda Pancasila (kb)

Penulis :Shinta
Editor "Beny

Share:

Read More

Mahyudin :Sebagai Warga Kaltim Saya Harus Siap Kalau Itu Tugas Negara

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Wakil Ketua MPR RI DR.Mahyudin yakin tahun ini akan ada warga Kaltim yang diangkat menjadi Menteri pada pemerintahan mendatang.

Foto:Mahyudin Bersama Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Menurut Mahyudin sejak Indonesia merdeka belum seorang pun warga Kaltim yang diangkat menjadi Menteri, padahal hasil bumi Kaltim sangat banyak yang disumbangkan untuk negara Indonesia.

“Mudah- mudahan periode ini ada warga Kaltim yang diangkat menjadi Menteri,”kata Mahyudin saat ditemui di hotel Sepinggan baru-baru ini.

Mahyudin yang bertemu dengan pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini menyampaikan bahwa banyak warga Kaltim yang memiliki kualitas untuk bisa diangkat menjadi Menteri hanya saja kesempatan yang belum dapat.

Ketika ditanya oleh kabarbalikpapan.net apakah dirinya siap kalau ditunjuk nantinya sebagai Menteri.

“Sebagai warga Kaltim saya harus siap kalau itu tugas negara,” tegas Mahyudin.

Saat bersilaturahim dengan Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia, mantan Bupati Kutai Timur ini mengingatkan untuk menciptakan dakwah yang sejuk dan membangun, sehingga kehidupan masyarakat pun bisa tenang.

“Dakwah harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat,” imbuh Mahyudin (*/kb) 

Share:

Read More