BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Munculnya, pemutusan kerjasama pihak BPJS Kesehatan Kota Balikpapan bersama Rumah Sakit Umum (RSU) Kanujoso Djatiwibowo, marak dimedsos. Dinilai meresahkan masyarakat Balikpapan, khususnya pemegang kartu BPJS Kesehatan.
 |
| Foto:Ketua Komisi IV DPRD Mieke Henny,dalam penjelasannya |
"Akreditasi Rumah Sakit ini, sebagai jaminan bahwa Rumah Sakit memiliki standar mutu pelayanan. Telah ditetapkan untuk melayani seluruh peserta, JKN-KIS," demikian dikatakan Endang Budiaty, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan, tercantum dalam realessnya lagi marak beredar dimedsos.
"Kami terpaksa melalukan adendum perubahan ruang lingkup pelayanan sementara, di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo. Karena regulasi mewajibkan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib memiliki, Akreditasi rumah sakit," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan kota Balikpapan, Endang Diarty.
Meski demikian, Komisi IV DPRD Balikpapan melalui Ketuanya, Mieke Henny. Ia menilai, kelalaian ini tidak dapat dibiarkan. Karena merugikan masyarakat, selaku peserta BPJS Kesehatan.
"Intinya kami minta pemerintah daerah dan BPJS harus mencarikan solusi dan jangan mengorbankan warga...!!," ungkap Mieke.
Mieke menyampaikan, hal Ini masih di diskusikan atara Walikota, pihak BPJS dan Dinkes.
Mieke Henny menegaskan, apapun alasannya jangan warga jadi korban atas carut-marut kebijakan ini. Dinilai todak tepat atau kurang perhitungan," ungkapnya.
Perlu diketahui, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 99 tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 tahun 2013 pasal 7 disebutkan pensyaratan yang harus dipenuhi, oleh fasilitas kesehatan tingkat rujukan tingkat lanjutan, diantaranya izin operasional, surat penetapan kelas rumah sakit, surat izin praktek (SIP), termasuk sertifikasi akreditasi (beny)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar