Bambang Haryo : X-Ray Harus Diganti

Foto.Bambang Haryo saat meninjau pelabuhan semayang

BALIKPAPAN,kabarbpp.net-Dinilai mubazir, anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak penggantian dua unit X-Ray Baggage di terminal penumpang Pelabuhan Semayang dengan ukuran kecil dan konsumsi energi listrik yang lebih rendah. "Saya sedikit mengkritisi Kemenhub terkait bantuan X Ray. Tadi sudah koordinasi dengan KSOP agar segera ditarik kembali dan diganti. Saat ini alat belum bisa difungsikan karena daya listrik yang dibutuhkan lebih besar dari daya listrik di terminal," katanya usai melakukan peninjauan di terminal penumpang Pelabuhan Semayang, kemarin.

Menurut dia, Pelabuhan Semayang paling laik karena dilengkapi ruang tunggu dengan kapasitas cukup besar, representative dan cukup bagus setelah Surabaya, Sorong dan Makassar. "Karena X Ray sangat dibutuhkan untuk menunjang keselamatan. Semua barang bawaan penumpang harus melewati X Ray jangan sampai ada barang berbahaya tapi kalau tidak berfungsi maka percuma," jelasnya kemudian.

Terkait daya listrik yang lebih rendah dari kebutuhan kedua alat pemeriksaan barang bawaan tersebut dibenarkan General Manager (GM) PT Pelindo IV (Persero) cabang Balikpapan Iwan Sjarifuddin. "Kalau beroperasi bersamaan, X Ray dengan seluruh peralatan dan fasilitas di dalam terminal, listriknya enggak kuat," jawabnya.

Hal itu turut dibenarkan Kepala KSOP Balikpapan Capt Jhonny Runggu Silalahi.

Selain X Ray, Bambang juga memberi penilaian program tol laut. "Dari informasi yang disampaikan, Balikpapan ada tol laut membawa hewan ternak tapi daerah tujuan tidak tahu dan harga jualnya tidak diawasi pemerintah, justru mengikuti mekanisme pasar. Akhirnya percuma karena masyarakat tidak diuntungkan, disparitas harga tetap terjadi dan ini terjadi di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Ia pun merekomendasikan tol laut dihentikan. "Kebetulan saya ada di badan anggaran. Saya coret tol laut karena tidak berfungsi, tidak bermanfaat bagi masyarakat padahal transportasi untuk tol laut menggunakan uang rakyat," pungkasnya.

"Kalau memang ada perbaikan ya harus di kontrol tapi kalau tidak lebih baik dihentikan," ujar politisi Partai Gerindra tersebut. (kB01/are)

Share: