TANA TORAJA,kabarbpp.net-Satu per satu kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tana Toraja,
dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Salah satunya adalah kasus
dugaan korupsi alokasi dana Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
yang telah dilaporkan Forum Mahasiswa Toraja (Format).
Ketua Format, Prilki Prakarsa Randa, mendesak Kejati Sulsel untuk segera
memanggil dan periksa Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae, sebagai
penanggung jawab penuh atas produk alokasi Dana SIAK melalui SK Parsial senilai
Rp3,18 miliar.
“Menurut kami mulai dari mekanisme penganggaran dan pelaksanaannya sudah
salah yang berdampak terhadap dugaan munculnya kerugian negara,” ungkap Prilki,
Sabtu (25/5/2019).
Format juga menilai ada kesimpangsiuran informasi antara kejaksaan dan BPKP.
“Kejaksaan sudah mengajukan berkas untuk permintaan audit ke BPKP, sementara
saat kami konfirmasi di BPKP, katanya belum ada permintaan audit, baru sebatas
koordinasi itupun sekitar berapa bulan yang lalu. Jadi ini tentunya menimbulkan
tanda tanya besar,” sesal Prilki.
Prilki mengaku kembali mendatangi Kejati Sulsel, Kamis (23/5) dalam rangka
mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dana SIAK oleh Kejaksaan Negeri
Makale yang dinilai lamban dan terkesan tebang pilih serta tidak transparan
dalam proses penanganannya.
“Kami meminta kejaksaan untuk mempercepat proses penanganan kasus ini dan
jangan tebang pilih dalam penanganannya,” tegas Prilki.
“Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut karena kasus yang berlarut-larut
sarat akan permainan. Kami mencium aroma permainan. Apalagi kasus ini diduga
melibatkan petinggi di Toraja yang berpotensi mengintervensi proses ini,”
sambung dia.
Prilki menambahkan, kasus dana SIAK ini telah dilaporkan pada tahun 2017
yang lalu karena diduga ada mark-up anggaran pada kegiatan pembangunan dan
pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja.
“Kami akan terus menagawal kasus ini sampai tuntas dan meminta kejaksaan
untuk tidak main-main dalam proses penanganan kasus ini,” pungkas Prilki.
Sekedar diketahui, selain kasus dana SIAK, beberapa kasus dugaan korupsi di
Tana Toraja yang telah dilaporkan ke Kejati Sulsel, diantaranya kasus dugaan
korupsi proyek air mancur kolam Makale Kabupaten Tana Toraja APBD senilai Rp2,6
miliar tahun 2017, proyek pembangunan toilet Buntu Burake sebesar Rp1,4 miliar
tahun 2017, dan proyek pembangunan Puskesmas Bonto Marannu senilai Rp1,4 miliar
APBD 2017/2018.(yb)
Penulis: Yohanis Battung
Editor :Beny
Bapak Arief Purnawarman selaku Direktur Teknik PDAM Kota Balikpapan, turut memantau pelaksanaan perbaikan. Atas kejadian ini PDAM Kota Balikpapan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya, terutama kepada pelanggan yang mengakibatkan Stop Distribusi air PDAM secara mendadak.(kb) 
